DP3Rabu, 3 Juli 2013 Sekretaris Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman, Dra. F Retno Wisudowati, mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian prestasi kerja ini merupakan perubahan terhadap sistem penilaian kerja pegawai yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau lebih dikenal dengan DP3. Penilaian prestasi kerja PNS sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2011 diberlakukan secara efektif mulai tahun 2014.

Dalam paparannya sekretaris yang menduduki jabatan per Januari 2013 tersebut menjelaskan bahwa penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas : unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur:        a) SKP bobotnya 60 %; dan b) Perilaku kerja bobotnya 40 %.

Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan & berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai.

Dijelaskan lebih lanjut, setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal, jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin PNS. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS (Pasal 6);

Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai: 1) Kegiatan Tugas Jabatan, mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki. 2) Angka Kredit; dan 3) Target

Dalam menetapkan target meliputi aspek-aspek, kuantitas (target output), kualitas (target kualitas), waktu (target waktu), dan biaya (target biaya).

Untuk lebih jelasnya dapat di baca:

a.Bahan Sosialisasi

b.PP No.46 Tahun 2011

c. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

By: Si DIF 2013