Bupati Sleman mengeluarkan peraturan bupati tentang tahapan pemberian izin. Peraturan ini mengatur mengenai tahapan izin yang harus diurus oleh perorangan atau badan yang  akan melakukan kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sleman. Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin, ini mengatur izin awal sampai dengan izin teknis (izin akhir) yang harus diurus dan miliki oleh perorangan atau badan dalam menjalankan pembangunan dan atau usahanya.  Dalam salah satu pertimbangan dikeluarkannya perbup disebutkan bahwa peraturan ini dikeluarkan agar dalam pelaksanaan pelayanan perizinan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Diharapkan masyarakat dengan mudah memahami tahapan izin yang harus diurus atau dimiliki ketika akan berusaha atau melakukan pembangunan atau investasi di Sleman.

Tahapan pemberian izin yang berlaku di Sleman menurut urutannya dimulai dari: 1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) atau Surat Keterangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL); 2) Dokumen perolehan tanah; 3) Dokumen lingkungan; 4) Dokumen Ketetapan  Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB); 5) Izin mendirikan bangunan (IMB); 6) Izin gangguan (HO); dan izin teknis. Jenis izin yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tahapan pemberian izin dan izin yang diberikan sebelumnya menjadi prasyarat untuk diterbitkannya izin pada tahap berikutnya.

Izin teknis merupakan izin yang diberikan sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang akan dilakukan. Izin teknis ini merupakan izin operasional yang harus dimiliki orang atau badan sebelum kegiatannya dijalankan. Izin teknis merupakan izin akhir yang diberikan apabila izin-izin sebelumnya telah dipenuhi, kecuali diatur lain dalam perbup dimaksud.

Izin teknis tersebut meliputi seluruh bidang perizinan di Sleman, seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan latihan, bidang kepariwisataan, bidang industri dan perdagangan, bidang sumber daya mineral, bidang pertambangan, pengairan, kesehatan hewan, penanaman modal, usaha konstruksi, dan juga bidang perhubungan. Izin teknis tersebut antara lain:

1.Izin Apotek;

2. Izin Optik;

3. Izin Toko Obat;

4. Izin Toko Alat Kesehatan;

5. Izin Laboratorium Klinik;

6. Izin Klinik Pratama;

7. Izin Klinik Kecantikan Pratama;

8. Izin Klinik Utama;

9. Izin Klinik Kecantikan Utama;

10. Izin Rumah Sakit;

11. Izin Praktik Dokter Umum;

12. Izin Praktik Dokter Gigi;

13. Izin Praktik Dokter Spesialis;

14. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;

15. Izin Bidan;

16. Izin Perawat;

17. Izin Perawat Gigi;

18. Izin Tenaga Kefarmasian;

19. Izin Fisioterapis;

20. Izin Radiografer;

21. Izin Refraksionis Optisien;

22. Izin Okupasi Terapis;

23. Izin Penyelenggaraan/Pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta;

24. Izin Usaha Pondok Wisata;

25. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

26. Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati;

27. Izin Usaha Rumah Makan;

28. Izin Usaha Perkemahan Wisata;

29. Izin Usaha Penginapan Remaja;

30. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;

31. Izin Mandala Wisata;

32. Izin Usaha Restoran;

33. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

34. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata;

35. Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata;

36. Izin Jasa Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata;

37. Izin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;

38. Izin Jasa Impresariat;

39. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi Khusus Hotel Berbintang;

40. Izin Usaha Penyediaan Angkutan Wisata;

41. Izin Pramuwisata;

42. Izin Usaha Industri;

43. Tanda Daftar Industri;

44. Izin Perluasan Industri;

45. Izin Usaha Perdagangan;

46. Tanda Daftar Perusahaan;

47. Tanda Daftar Gudang;

48. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

49. Izin Usaha Toko Modern;

50. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;

51. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;

52. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

53. Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;

54. Izin Pertambangan Rakyat;

55. Izin Usaha Listrik Kepentingan Sendiri;

56. Izin Usaha Kelistrikan Kepentingan Umum;

57. Izin Pengeboran Air Tanah;

58. Izin Pengambilan Air Tanah;

59. Izin Penurapan Mata Air;

60. Izin Pengambilan Mata Air;

61. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran;

62. Izin Juru Bor;

63. Izin Dokter Hewan Praktik;

64. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

65. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;

66. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;

67. Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan;

68. Izin Usaha Jasa Konstruksi;

69. Izin Prinsip Penanaman Modal;

70. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

71. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

72. Izin Usaha Penanaman Modal;

73. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

74. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);

75. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;

76. Izin Usaha Angkutan;

77. Izin Pengelolaan Perparkiran;

78. Izin Trayek;

79. Izin Pembuangan Air Limbah.

80. Surat Izin Tempat Usaha.

 

Untuk lebih jelasnya bisa dibaca dalam peraturan berikut.

 

By: Si DIF 2013