Banyaknya perizinan pemanfatan tanaha kas desa yang mandeg (belum dapat diproses) mengharuskan DPPD untuk melakukan rapat koordinasi dan klarifikasi ke lapangan. Karifikasi ini diperlukan dalam rangka program P4T (Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah) yang dilaksanakan DPPD dan Instansi terkait. Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 3 Maret 2011 di Balai Desa Caturtunggal Kecamatan Depok ditemukan berbagai macam permasalahan antara lain kurang lengkapnya berkas administrasi yang diperlukan dalam proses perizinan, pemohon izin membatalkan/tidak meneruskan proses perizinan dan sebagainya. Dari permohonan yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kekurangan berkas administrasi disebabkan antara lain :

-           Persyaratan tidak lengkap (misal : FC Pemohon, FC peta persil, surat permohonan, Keputusan Kepala desa, Keputusan BPD, Proposal, dan sebagainya)

-           Berkas permohonan tidak jelas atau berbeda antar dokumen satu dengan dokumen laiannya (misal : masa sewa, peruntukan/pemanfatan, luas  dan sebagainya)

-           Pemohon belum/tidak melaksanakan proses perizinan yang harus dilaksanakan secara pararel.

Masyarakat atau pemohon banyak yang tidak tahu bahwa dalam perizinan pemanfaatan tanah kas desa ada 2 (dua) Izin yang harus diproses dan kedua Izin tersebut diajukan secara bersamaan yaitu Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Gubernur. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kepala DPPD Kabupaten Sleman kepada seluruh Nomor 143/1425 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Perizinan Pemanfatan Tanah Kas Desa. Secara garis besar surat edaran tersebut menerangkan bahwa Pengaturan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Propinsi DIY ditetapkan dangan Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi DIY. Dalam proses perizinan pemanfaatan tanah kas desa, tidak terlepas dari perizinan pemanfaatan tanah pada umumnya. Sebelum diberikan lzin pemanfaatan tanah kas desa akan dilakukan kajian melalui proses izin paruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang disesuaikan dengan keluasan dan peruntukannya. Kajian IPPT tersebut meliputi 5 (lima) aspek yaitu : aspek tata ruang, aspek penguasaan tanah, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Dalam proses perizinan tanah kas desa, pemohon diharapkan proaktif untuk mengurus kedua perizinan tersebut. Untuk memproses Izin Gubernur tehadap tanah kas desa, pemohon dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa, sedangkan untuk izin Peruntukan Penggunaan Tanahnya harus diproses oleh pemohon sendiri. Jika masyarakat masih memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pemanfatan tanah kas desa dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Desa setempat atau Bidang Pengawasan Pemanfatan Tanah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman di jalan KRT Pringgodiningrat Beran Tridadi Sleman.

Baca Surat Edaran Kepala DPPD Nomor 143/1425 tahun 2010