Pengelolaan tanah kas desa di Kabupaten Sleman dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa berupa bengkok/lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan  desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa (Pasal 1 angka 6).

 

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa (Pasal 1 angka 7).

 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun  melalui kegiatan sewa menyewa, kerjasama pemanfaatan bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanak kas desa (Pasal 1 angka 8).

 

Biaya pengelolaan tanah kas desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah (Pasal 3).

 

Tanah kas desa dikelola oleh Pemernitah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa (Pasal 4).

 

Penguatan Status Hukum

Pemerintah desa harus melakukan sertifikasi atas tanah kas desa sebagai aset pemerintah desa yang  bersangkutan. Sertifikat asli disimpan oleh Pemerintah Kabupaten dan fotocopy sertifikat disimpan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan (Pasal 5).