Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti

Pasal 11

  1. Pelaksanaan pelepasan tanah kas desa dan pengasaan tanah penggant di laksanakan oleh Panitia Pelaksanaan dan Panitia Pengadakan Tanah Kas Desa.
  2. Pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti diselesaikan dalam jangka waktu satu (1) tahun setelah pemberian izin Gubernur.

Pasal 12

  1. Pemohon wajib menanggung biaya proses pelepasan tanah kas desa.
  2. Pemohon wajib menanggung biaya proses pengadaan tangah pengganti dan mensertertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
  3. Biaya tersebut meliputi :
    1. Biaya Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa untuk kegiatan Penaksiran dan Pelepasan Tanah Kas Desa
    2. Biaya Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa untuk kegiatan penaksiran dan pengadaan tanah pengganti
    3. Biaya sertifikasi tanah pengganti

Pasal 13

  1. Tanah kas desa tidak diperbolehkan di lepas hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan umum.
  2. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Jalan umum dan jalan tol;
    2. Jalan kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
    3. Saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan, dan sanetasi;
    4. Waduk dan bendungan ;
    5. Saluran irigrasi dan bangunan perairan lainnya;
    6. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
    7. Pos, jaringan informasi dan informatika;
    8. Stasiun penyiaran radio dan televise beserta pendukungnya untuk lembaga penyiaran public;
    9. Perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bagsa dan lembaga internasional dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa;
    10. Pelabuhan, Bandar udara, terminal;
    11. Tempat peribadatan;
    12. Tempat pendidikan/sekolah
    13. Pasar umum;
    14. Fasilitas pemakaman umum;
    15. Fasilitas keselamatan umum (tanggul penanggulangan bahaya banjir, bahaya lahar, dll);
    16. Sarana olahraga;
    17. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, dan pemeritah desa;
    18. Fasilltas TNI dan kepolisian Negara RI sesuai tugas pokok dan fungsinya
    19. Tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah;
    20. Cagar alam dan cagar budaya;
    21. Pertamanan;
    22. Panti social;
    23. Distribusi tenaga listrik dan pembangkitan transmisi; dan
    24. Rumah susun sederhana;

 

  1. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai, lebih baik, menguntungkan desa, dan mempunyai nilai tambah bagi pemerintah desa serta berlokasi di desa setempat
  2. Apabila sulit mencari tanah pengganti dalam satu desa, panitia penggadaan tanah mencari tanah mengganti di desa lain yang berbatasan dalam satu kecamatan  dengan izin gubernur

Pasal 14

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pelepasan tanah kas desa sebagai berikut:

  1. Pemerintah pusat
  2. Pemerintah daerah
  3. Badan usaha milik Negara
  4. Badan usaha milik daerah
  5. Lembaga sosial keagamaan yang berbadan hukum

Pasal 15

Penentuan nilai/harga tanah yang digunakan sebagai dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah/besarnya ganti rugi dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa dengan disaksikan oleh Panitia Pengawasan.