Mekanisme Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Dalam perizinan pemanfaatan tanah kas desa ada 2 (dua) izin yang harus diproses dan kedua izin tersebut diajukan secara bersamaan yaitu :

1.     Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2001.

Berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa hanya 2 (dua) izin yang sering di proses yaitu

a.     Izin pemanfaatan tanah (IPT) yaitu izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan dengan batasan keluasan sebagai berikut:

1)     Untuk usaha pertanian         ≤ 25 Ha

2)     Untuk usaha non pertanian   ≤ 1 Ha

3)     Untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan keluasan.

b.    Izin lokasi (IL) yaitu izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki perusahan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan dan untuk mengunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal, dengan batasan keluasan sbb:

1)     Untuk usaha pertanian         > 25 Ha

2)     Untuk usaha non pertanian   > 1 Ha

Blangko formulir diambil di Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Sleman, dan setelah berkas sudah lengkap dan benar maka berkas kemudian di serahkan kembali ke kantor tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dilakukan (diproses) oleh pemohon pemanfaatan tanah kas desa

2.     Izin Gubernur DI Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012, pemanfaatan tanah kas desa yang berupa sewa-menyewa, bangun serah guna dan bangun guna serah, perubahan peruntukan tanah kas desa harus mendapatkan izin dari Gubernur DIY.

Mekanisme / prosedur pemanfaatan tanah kas desa :

-     Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa disertai kelengkapan administrasi (surat permohonan ke Kepala Desa,     proposal, fotocopy KTP).

-     Kepala Desa dan BPD membahas permohonan, apabila menyetujui dibuat dalam bentuk keputusan kepala desa dan BPD.

-     Apabila permohonan diterima, Kepala Desa mengajukan permohonan ke Bupati melalui Camat dilampiri Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD dan Rekomendasi Camat (cap asli / cap basah).

-     Bupati akan memberikan rekomendasi ditolak atau diterimanya permohonan dari desa, berdasarkan kajian yang dilaksanakan dalam IPPT.

Sebelum ada izin pemanfaatan tanah kas desa (IPPT) dari Bupati dan izin pemanfaatan tanah kas desa dari Gubernur maka tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pembangunan fisik apapun terhadap lokasi tersebut.